BUMDesa : Badan Usaha yang Berbadan Hukum

Sendang, Pacitan East Java | Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan, di dalamnya terselip pasal terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pada pasal 117 ditegaskan bahwa BUMDesa ditetapkan sebagai badan hukum. Legalitas BUMDesa yang sebelumnya disahkan melalui Peraturan Kepala Desa kini diperkuat dalam Undang-Undang (UU). Status badan hukumnya persis sama dengan PT atau Koperasi yang sudah lebih dahulu ditetapkan sebagai badan hukum. Ada dua semangat yang diusung UU Cipta Kerja ketika BUMDesa berbadan hukum. Pertama, kemudahan melakukan kerja sama bisnis dengan pihak manapun. Kedua, kemudahan akses permodalan lembaga keuangan. Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dengan terbitkannya PP 11/2021 tersebut BUMDesa sebagai badan hukum bisa langsung menjalankan usahanya. Sebagai entitas badan hukum BUMDes kini sah menjalin kerja sama dengan badan hukum lain seperti PT, CV, Koperasi hingga m...